HABA ACEH TIMUR – Guru Besar UPN Veteran Yogyakarta, Prof. Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno, M.T., memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polda Aceh atas langkah cepat dan responsif dalam menyalurkan bantuan sosial serta menangani dampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Jumat (20/2/2026).
Menurut Prof. Eko, yang juga merupakan peneliti pengurangan risiko bencana, kehadiran Polda Aceh langsung di lokasi bencana menunjukkan bahwa Polri tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga misi kemanusiaan dengan penuh empati.
Polisi yang hadir di tengah masyarakat terdampak banjir memberikan rasa aman sekaligus harapan bagi warga yang sedang menghadapi situasi sulit.
“Ini merupakan wujud nyata pelayanan yang humanis dan patut menjadi contoh bagi kita semua. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., beserta seluruh jajaran Polda Aceh atas kesigapan dan dedikasi dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh,” ujar Prof. Eko.
Ia menambahkan, penanganan pasca bencana yang dilakukan Polda Aceh berlangsung cepat, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terdampak.
Langkah-langkah strategis yang diambil Kapolda Aceh mencerminkan komitmen institusi kepolisian dalam menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri, yang menempatkan penanganan bencana sebagai prioritas utama Polri.
“Keseriusan Kapolda Aceh terlihat dari kehadiran personel secara langsung di lapangan. Ini bukan sekadar simbol, tetapi kerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” tegas Prof. Eko.
Kehadiran personel Polda Aceh di lokasi terdampak terparah tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Mulai dari evakuasi korban, distribusi logistik, hingga pembersihan material banjir dan lumpur dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.
Bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem yang dipengaruhi siklon tropis Senyar melanda Aceh sejak akhir November 2025, dengan puncak banjir bandang dan longsor terjadi pada 26 November 2025.
Data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat sedikitnya 18 kabupaten/kota terdampak, ratusan ribu warga terimbas, puluhan ribu rumah rusak, serta adanya korban jiwa dan kehilangan harta benda.
Wilayah terdampak paling parah antara lain Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Aceh Utara. Ribuan warga terpaksa mengungsi, akses jalan terputus, dan endapan lumpur setinggi hingga dua meter menghambat aktivitas masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, Polda Aceh mengerahkan personel secara masif untuk mendukung operasi kemanusiaan. Selain evakuasi dan distribusi bantuan, polisi turut membersihkan lumpur di permukiman warga, masjid, meunasah, sekolah, dan fasilitas umum.
Polda Aceh juga membantu penyediaan air bersih, mendirikan pos pelayanan kesehatan, serta melakukan pendampingan psikososial bagi para korban.
Prof. Eko menilai, langkah-langkah tersebut menunjukkan wajah Polri yang humanis, responsif, dan benar-benar hadir di tengah masyarakat.
Hingga kini, proses pemulihan terus berjalan dengan fokus pada pembukaan akses jalan, percepatan distribusi bantuan, serta pendampingan berkelanjutan bagi warga terdampak, seiring koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan hunian tetap dan rehabilitasi infrastruktur. (*)
[16.50, 24/2/2026] W Furqan: Aceh Jadi Salah Satu Provinsi Paling Terdampak Bencana Hidrometeorologi
Aceh – Aceh menjadi salah satu provinsi yang paling terdampak bencana hidrometeorologi di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar UPN Veteran Yogyakarta, Prof. Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno, M.T. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya memprediksi puncak musim hujan di wilayah Indonesia bagian barat terjadi pada November hingga Desember 2025.
Berdasarkan analisis BMKG, curah hujan tinggi hingga sangat tinggi, yaitu di atas 150 milimeter per dasarian, berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Dalam beberapa pekan terakhir, BMKG mencatat 45 kejadian cuaca ekstrem, yang didominasi hujan lebat dan angin kencang, mengakibatkan banjir dan tanah longsor di berbagai daerah.
Prof. Eko menekankan bahwa perubahan iklim global memicu dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.
“Kedua bencana ini dominan dan terjadi setiap tahun. Hal ini diakibatkan oleh curah hujan yang berlebihan, yang intensitasnya semakin tinggi,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Menurut Prof. Eko, daerah dengan risiko banjir terbesar adalah wilayah dekat sungai atau saluran air, serta daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut.
Sementara daerah rawan longsor berada di pegunungan dengan lereng sedang hingga curam, tersusun dari material tanah atau batuan lapuk dan tebal, serta memiliki banyak beban di atas lereng.
“Pada prinsipnya, daerah yang rentan longsor aman dari banjir, dan daerah yang rentan banjir aman dari longsor,” jelasnya.
Tanda-tanda bencana bisa dikenali lebih awal. Longsor dapat terlihat dari retakan tanah atau bangunan, tiang atau pohon yang miring, serta guguran tanah atau batuan di lereng.
Banjir ditandai hujan deras berkelanjutan, permukaan air sungai yang naik, dan munculnya genangan di jalan atau sekitar rumah.
Oleh karena itu, Prof. Eko mendorong masyarakat untuk menggiatkan ronda lingkungan, terutama setelah hujan, agar tanda-tanda bencana bisa diantisipasi sejak dini.
Dalam mitigasi bencana, Prof. Eko menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan media massa. Selain relokasi dan upaya fisik, solusi efektif untuk mencegah banjir dan longsor dapat dilakukan melalui modifikasi cuaca.
“Salah satu penyebab utama terjadinya banjir dan longsor adalah curah hujan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, modifikasi cuaca merupakan salah satu upaya efektif untuk mencegah bencana,” jelasnya.
Prof. Eko menambahkan bahwa perubahan iklim global tidak dapat dihindari, sehingga masyarakat harus menghadapi dan beradaptasi dengan kondisi tersebut. Menghindari daerah rawan banjir dan longsor, baik sementara maupun permanen, menjadi salah satu cara untuk mengurangi risiko.
“Bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk meminimalkan dampaknya,” tegasnya.
Prof. Eko juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh instansi pemerintah terkait, termasuk Pemprov Aceh, Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda, dan instansi lain yang mendukung penanganan bencana.
Penanganan tidak hanya fokus pada tanggap darurat, tetapi juga memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh(*)
Komentar